Komentar |
| Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, saat menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Sawahlunto. (foto/aldevori) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com – Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memberikan jawaban resmi atas pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang sebelumnya mengkritisi tajam kinerja BLUD RSUD Sawahlunto terkait tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah serta tidak tercapainya target pendapatan pada tahun anggaran 2025.
Dalam sidang paripurna lanjutan di Gedung DPRD Kota Sawahlunto, Kamis 18 Juni 2026, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh legislatif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk melakukan reformasi total pada sistem pelayanan kesehatan di satu-satunya rumah sakit daerah tersebut.
Menanggapi keluhan terkait keterbatasan dokter spesialis dan ketersediaan obat-obatan yang menjadi pemicu utama pasien dirujuk ke luar kota, Wali Kota Riyanda Putra menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang menyusun skema insentif dan fasilitas yang lebih menarik untuk mendatangkan serta mempertahankan dokter spesialis di Sawahlunto.
"Kami tidak menutup mata terhadap kendala ini. Pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan beberapa universitas untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis melalui program adaptasi maupun beasiswa ikatan dinas. Terkait obat-obatan, kami sedang membenahi sistem e-catalogue dan manajemen logistik RSUD agar tidak ada lagi kekosongan obat yang merugikan masyarakat," ujar Wali Kota.
Terkait kritik Fraksi Golkar yang menilai pengelolaan RSUD terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, Wali Kota sepakat bahwa orientasi ke depan harus digeser pada peningkatan mutu pelayanan dan pemenuhan alat kesehatan (alkes) penunjang.
Pemerintah daerah berencana melakukan penataan ulang proporsi anggaran BLUD agar lebih memprioritaskan pembelian alat-alat medis modern yang paling dibutuhkan untuk mendeteksi penyakit secara cepat, sehingga pasien bisa langsung ditangani di Sawahlunto tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah.
Mengenai realisasi pendapatan BLUD tahun 2025 yang hanya mencapai 92,61 persen atau sebesar Rp24.078.990.114,00 dari target Rp26 miliar, Wali Kota Riyanda Putra optimistis angka tersebut dapat didongkrak kembali seiring dengan perbaikan fasilitas. Menurutnya, penurunan pendapatan ini adalah dampak berantai dari berkurangnya kunjungan pasien.
"Jika dokter spesialis kita lengkap dan alat medis kita memadai, kepercayaan masyarakat akan kembali. Dengan sendirinya, angka rujukan akan turun, dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kesehatan ini akan melesat melampaui target yang ditentukan," pungkasnya.
Di akhir penjelasannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen DPRD, khususnya Fraksi Golkar, untuk bersama-sama mengawal proses pembenahan RSUD Sawahlunto ini demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh warga kota. (ton)