Komentar |
| Suasana rapat paripurna DPRD Padang Panjang menjawab pemandangan umum lima fraksi atas LKPj pengunaan APBD 2025. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Berbagai catatan, pertanyaan, dan masukan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dijawab secara komprehensif oleh pemko melalui Nota Jawaban Walikota yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (15/6).
Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD itu dipimpin Ketua DPRD, Imbral didampingi Wakil Ketua Nurafni Fitri dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, instansi vertikal, serta jajaran pejabat pemko. Nota jawaban pemerintah disampaikan Wakil Walikota Allex Saputra.
Beberapa waktu lalu pandangan disampaikan lima fraksi DPRD, yakni Fraksi Gerindra, NasDem, PAN, Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa dan PBB-PKS.
Beragam isu strategis menjadi perhatian, mulai dari realisasi belanja daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan SiLPA, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM.
Salah satu capaian yang disampaikan pemerintah adalah meningkatnya realisasi belanja modal pada 2025 yang mencapai 85,51 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi 2024 sebesar 73,99 persen dan 2023 yang berada pada angka 63,20 persen.
Pemerintah juga menjelaskan selisih antara pagu anggaran dan realisasi yang membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada belanja modal maupun belanja barang dan jasa bukan disebabkan tidak terlaksananya program, melainkan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Efisiensi tersebut dilakukan tanpa mengurangi volume pekerjaan, target keluaran, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi sorotan fraksi terkait belum optimalnya penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan retribusi persampahan, pemko menyampaikan sejumlah langkah yang tengah ditempuh.
Upaya tersebut meliputi pemutakhiran data perpajakan berbasis geospasial, pelaksanaan uji petik di lapangan, peningkatan pengawasan, serta digitalisasi sistem pembayaran non-tunai guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemko juga merespons pandangan dewan terkait masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Pemko menjelaskan akan terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola PAD secara bertahap.
Terkait keberadaan SiLPA pada Belanja Tidak Terduga (BTT), dijelaskan pada penghujung Desember 2025 pemko menerima bantuan pascabencana, termasuk bantuan Presiden Rp4 miliar serta dukungan dari sejumlah pemerintah daerah.
Karena diterima menjelang penutupan tahun anggaran, dana tersebut sesuai ketentuan ditampung pada pos BTT dan selanjutnya dialihkan ke APBD Tahun Anggaran 2026 agar dapat dimanfaatkan mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sementara perihal belum optimalnya realisasi belanja subsidi bunga bagi pelaku UMKM, dijelaskan kondisi tersebut dipengaruhi kendala administrasi pada proses perbankan. Ke depan, dinas terkait akan meningkatkan pendampingan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Mengakhiri penyampaian nota jawaban, Wawako Allex menegaskan seluruh kebijakan dan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja. (syam)