Komentar |
|
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto kembali menuai kritik tajam dari kalangan legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Rabu 17 Juni 2025 di gedung legislatif setempat.
Saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Fraksi A. Sarijanus Kahar secara khusus menyoroti masih tingginya angka rujukan pasien ke rumah sakit di luar Kota Sawahlunto.
Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya fungsi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh satu-satunya rumah sakit daerah tersebut.
Tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah terjadi akibat rentetan persoalan mendasar yang belum kunjung teratasi di lapangan. Fraksi Partai Golkar mengungkapkan bahwa masyarakat hingga saat ini masih kerap mengeluhkan keterbatasan ketersediaan obat-obatan, belum lengkapnya keberadaan dokter spesialis, serta minimnya peralatan medis penunjang di RSUD Sawahlunto.
Keterbatasan-keterbatasan inilah yang memaksa pasien harus dirujuk ke luar kota demi mendapatkan penanganan medis yang memadai.
Fenomena ini dipandang serius oleh Fraksi Partai Golkar karena membawa dampak buruk yang berlipat ganda. Di satu sisi, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh warga Sawahlunto menjadi berkurang karena mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk berobat.
Di sisi lain, menumpuknya rujukan ke luar daerah secara otomatis memangkas potensi pendapatan asli yang seharusnya bisa dihimpun oleh pihak rumah sakit. Akibatnya, realisasi pendapatan BLUD RSUD Sawahlunto pada tahun 2025 meleset dari target, di mana dari target Rp26.000.000.000,00 hanya mampu terealisasi sebesar Rp24.078.990.114,00 atau 92,61 persen.
Fraksi Partai Golkar menilai kegagalan dalam menekan angka rujukan ini menunjukkan bahwa RSUD Sawahlunto belum sepenuhnya memenuhi tujuan utama dari pembentukan status BLUD, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
Kebijakan pengelolaan rumah sakit yang selama ini berjalan juga dikritik karena cenderung terlalu berorientasi pada pembangunan fisik dan renovasi gedung semata, sementara pembenahan mutu pelayanan yang krusial justru terabaikan.
Melalui forum paripurna tersebut, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan mengapa persoalan rujukan dan keterbatasan pelayanan ini terus berlanjut dalam kurun waktu lima tahun terakhir tanpa ada perbaikan yang signifikan.
Pemerintah daerah bersama manajemen RSUD dituntut untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kendala utama yang dihadapi di lapangan, sekaligus memaparkan langkah konkret yang akan diambil agar masyarakat Sawahlunto tidak perlu lagi keluar daerah untuk berobat. (ton)