Komentar |
| Sekda Padang Pariaman yang baru Hendra Aswara (foto.dok.saco) |
Padang Pariaman - Bukan sekadar seremoni pelantikan. Ketika Hendra Aswara, S.STP., M.M., CGCAE., CFrA., resmi menduduki kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (18/8/2026), sebuah ekspektasi besar ikut diletakkan di pundaknya.
Di Hall IKK Parit Malintang, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis melantik sosok birokrat yang hampir tiga dekade bergelut dengan mesin pemerintahan daerah.
Kini, Hendra dituntut bukan hanya mampu mengelola birokrasi, tetapi memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama dan menghasilkan kerja yang benar-benar terasa bagi masyarakat.
Jejak panjang itu bukan tanpa bekal. Sejak mengawali karier sebagai CPNS pada 1999, Hendra telah melewati beragam medan birokrasi, mulai dari tata pemerintahan, pemerintahan nagari, BKO pada KPU, ajudan Wakil Bupati, kehumasan, pengelolaan data elektronik dan e-government, hingga pelayanan publik.
Ia juga pernah dipercaya memimpin sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Namun pengalaman paling panjang justru ditempanya di wilayah pengawasan. Sejak September 2019 hingga 2026, Hendra dipercaya sebagai Inspektur Kabupaten Padang Pariaman.
Pengalaman menangani pemeriksaan khusus, audit investigasi hingga penghitungan kerugian negara sepanjang 2020-2025 menjadi modal penting, ketika kini ia berada di posisi yang harus mengawal koordinasi pemerintahan. Sekaligus memastikan anggaran tidak kehilangan arah.
Sertifikasi seperti Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA) turut memperkuat kompetensinya.
Di titik inilah tantangan Hendra sebagai Sekda menjadi jauh lebih berat. Ia harus mampu menerjemahkan visi dan misi Bupati John Kenedy Azis bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat ke dalam kerja konkret perangkat daerah.
Birokrasi tidak boleh sibuk dengan rutinitas administratif sementara masyarakat menunggu pelayanan yang cepat dan berkualitas. Efektivitas anggaran, transparansi, koordinasi lintas-OPD dan hasil pembangunan akan menjadi ukuran nyata apakah mesin pemerintahan bekerja atau sekadar berputar.
Hendra sendiri memilih mengedepankan kolaborasi. Ia meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola kerja sektoral dan membangun komunikasi lintas bidang.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama membangun Padang Pariaman sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.
Pesan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Sekda baru tidak ingin pemerintahan berjalan dalam ruang-ruang yang terpisah.
Modal akademiknya pun cukup kuat. Lulusan STPDN 2003 itu meraih Magister Manajemen Universitas Negeri Padang pada 2009 dan kini masih menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen di kampus yang sama.
Pendidikan kepemimpinan dari Diklat PIM IV, PIM III hingga Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PIM II), ditambah Diklat Investigasi BPKP, melengkapi pengalaman praktisnya.
Rekam jejaknya juga pernah mencatat prestasi, termasuk Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat 2015 dan Peringkat I Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik tingkat Sumbar 2018.
Kini, semua pengalaman itu diuji di kursi Sekda. Hendra menegaskan pengelolaan anggaran harus efektif dan efisien, pemerintahan berjalan transparan, serta pelayanan publik terus ditingkatkan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan pekerjaan satu OPD atau satu kelompok, melainkan kerja bersama pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Kursi Sekda telah resmi diduduki, tetapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai: membuktikan bahwa panjangnya pengalaman birokrasi mampu berubah menjadi pemerintahan yang lebih disiplin, transparan, responsif dan nyata manfaatnya bagi masyarakat Padang Pariaman.(saco).