Komentar |
| . |
Sijunjung, fajarsumbar.com - Arus informasi digital yang bergerak begitu cepat membuat masyarakat membutuhkan sumber informasi kepemiluan yang akurat, resmi dan mudah dipahami. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi yang semakin kuat antara penyelenggara pemilu dengan media massa.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sijunjung, Husnal Petra, M.Pd, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat sinergi dengan insan pers dalam menyampaikan berbagai informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Menurut Husnal, media memiliki posisi penting dalam menerjemahkan informasi dan tahapan pemilu agar lebih mudah dipahami masyarakat. Wartawan tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga membantu publik memperoleh pemahaman yang benar mengenai proses demokrasi.
“Sinergi KPU dengan media sangat penting. Informasi yang disampaikan harus benar, jelas dan bersumber dari data resmi, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi,” kata Husnal usai kegiatan sosialisasi.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor utama dalam membangun pemberitaan kepemiluan yang berkualitas. Semakin mudah wartawan mendapatkan data dan penjelasan resmi dari KPU, semakin besar pula peluang masyarakat memperoleh berita yang utuh dan berimbang.
Karena itu, Husnal mengusulkan agar KPU dan organisasi kewartawanan secara rutin menggelar forum bersama, seperti diskusi kepemiluan, workshop jurnalistik, hingga kelas media. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman wartawan terhadap regulasi dan tahapan pemilu.
“Wartawan perlu dibekali informasi yang cukup, terutama terkait aturan, tahapan dan data kepemiluan. Dengan begitu, pemberitaan yang muncul tidak hanya cepat, tetapi juga tepat,” ujarnya.
Husnal juga berharap media diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU. Menurutnya, kekuatan media dalam menjangkau masyarakat dapat membantu memperluas penyebaran informasi hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Apalagi, Kabupaten Sijunjung memiliki delapan kecamatan dengan karakter masyarakat dan kondisi wilayah yang beragam. Penyampaian informasi kepemiluan, kata dia, tidak bisa selalu menggunakan pendekatan yang sama.
Di sinilah media dinilai memiliki peran penting. Wartawan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat mengemas informasi kepemiluan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, kontekstual dan dekat dengan kebutuhan pembaca.
Namun, Husnal menegaskan, sinergi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap kerja jurnalistik. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, sementara media bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik dan menjaga independensinya.
“Sinergi bukan berarti menghilangkan independensi pers. Justru dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, kedua pihak bisa menjalankan tugas masing-masing dengan lebih baik,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Husnal mendorong adanya kerja sama formal antara KPU dan organisasi kewartawanan melalui nota kesepahaman atau MoU. Dengan adanya landasan kerja sama, berbagai program edukasi kepemiluan dan peningkatan kapasitas media dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Ia optimistis, hubungan yang semakin terbuka antara KPU dan pers akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Media dapat menjadi salah satu benteng dalam menangkal disinformasi sekaligus membantu mengawal setiap proses kepemiluan agar berlangsung transparan, informatif dan dapat dipercaya publik.(*)