Komentar |
| . |
Sijunjung, fajarsumbar.com - Berakhirnya seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada bukan berarti aktivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung ikut berhenti. Di luar tahapan pemilu, KPU tetap menjalankan sejumlah tugas penting, salah satunya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan setiap tiga bulan.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung, Juni Wandri, SH, M.Kn, saat menggelar temu ramah dan sosialisasi tugas pokok serta fungsi KPU bersama insan pers di ruang pertemuan KPU Sijunjung, Rabu (19/8).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Komisioner KPU Sijunjung Bayu Agung Perdana, S.IP, serta Ria Meilani, S.Pd. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dengan media dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Komisioner KPU Sijunjung Ria Meilani menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki KPU tetap akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan Pilkada.
Menurutnya, perubahan data kependudukan terus terjadi. Di antaranya terdapat warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih, perubahan elemen data, perpindahan domisili, anggota TNI/Polri yang memasuki masa pensiun hingga warga yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
“Data ini perlu terus diperbarui seiring adanya perubahan kondisi penduduk. Karena itu, pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan agar data pemilih tetap valid,” jelas Ria.
Sementara itu, Bayu Agung Perdana mengatakan pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu pekerjaan penting KPU setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Data tersebut terus diperiksa dan diperbarui setiap tiga bulan sehingga kualitas daftar pemilih pada pemilu berikutnya dapat dipersiapkan sejak jauh hari.
Selain menjaga kualitas data pemilih, KPU Sijunjung juga terus melakukan pendidikan politik, terutama kepada pemilih pemula dan kelompok masyarakat rentan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong masyarakat menggunakan hak politik secara cerdas dan bertanggung jawab. (Sh)