Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk mempercepat program sertifikasi halal sebagai langkah strategis memperkuat daya saing daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari visi besar menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan ekosistem halal nasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM dan memperluas pasar hingga tingkat internasional.
Komitmen itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertajuk "Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat" di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8). Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai pembicara utama.
Menurut Mahyeldi, sertifikasi halal kini telah berkembang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menembus pasar nasional maupun global.
Ia menegaskan, masyarakat Minangkabau memiliki modal budaya yang kuat melalui falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai tersebut menjadi fondasi yang diyakini mampu memperkuat identitas Sumatera Barat sebagai daerah yang unggul dalam pengembangan industri halal.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjut Mahyeldi, telah memasukkan pengembangan ekonomi halal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperkuatnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya kawasan wisata, kuliner, hingga industri halal yang terintegrasi.
Data yang dipaparkan menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal. Selain itu, 110.114 sertifikat halal telah diterbitkan dengan total 246.332 produk yang kini telah bersertifikat halal.
Meski demikian, Mahyeldi menilai pencapaian tersebut belum cukup. Ia menargetkan pembangunan ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari industri halal, destinasi wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok berbasis UMKM agar Sumatera Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat nasional.
Menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026, Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas. Ia juga mengajak BUMN, BUMD, sektor perbankan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk memperluas pembiayaan serta pendampingan bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia. Namun, Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar masih berada di posisi kedelapan dalam industri halal global.
Menurut Haikal, keberadaan sertifikat halal kini menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan pasar. Produk UMKM yang belum mengantongi sertifikat halal akan menghadapi tantangan lebih besar ketika harus bersaing dengan produk luar negeri yang telah memenuhi standar tersebut.
Ia mengungkapkan, implementasi kebijakan wajib halal telah meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat secara signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 ribu sertifikat per tahun, kini jumlahnya telah melampaui 3,3 juta sertifikat, dengan target mencapai 7 juta sertifikat pada 2026.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pelaku UMKM, Mahyeldi optimistis Sumatera Barat mampu menjadi daerah percontohan dalam pembangunan ekosistem halal nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di industri halal dunia. (adpsb/cen/bud)