![]() |
| Bupati John Kenedy Azis temui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sy Afrizal Zakaria Ali di Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026 (foto.dok.ikp) |
Jakarta - Sampah selama ini diperlakukan seperti masalah yang bisa diselesaikan dengan satu cara. Angkut, lalu buang. Padahal, ketika volume terus bertambah, pola lama hanya memindahkan masalah dari permukiman ke tempat pemrosesan akhir.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mendorong perubahan radikal. Sampah jangan hanya dibuang, tetapi harus diubah menjadi sesuatu yang bernilai.
Bupati John Kenedy Azis membawa gagasan itu ke Indonesia International Smart City Expo and Forum (IISMEX) 2026–Waste-to-Energy Forum and Expo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Didampingi Kepala DLHPKPP Andri Satria dan Kepala BPKD M. Fahly, John Kenedy Azis melihat langsung berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi sekaligus membuka peluang kerja sama untuk menghadirkan solusi yang bisa diterapkan di daerah.
Masalahnya jelas, membiarkan sampah terus berakhir di TPA, bukanlah strategi jangka panjang. Ketika sampah hanya dikumpulkan dan diangkut, pemerintah pada dasarnya hanya memindahkan persoalan tanpa menyelesaikan sumbernya.
Paradigma pengelolaan harus dibalik, sampah dikurangi dari sumber, dipilah, digunakan kembali, didaur ulang, dan residunya diolah dengan teknologi yang memungkinkan, termasuk menjadi energi.
Waste-to-Energy (WTE) menjadi salah satu pintu yang sedang dilirik. Sampah yang tidak lagi memiliki nilai daur ulang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap tempat pemrosesan akhir.
Namun, Bupati John Kenedy Azis menghadapi kenyataan bahwa teknologi saja tidak cukup. Ada persoalan biaya, infrastruktur, kualitas SDM, regulasi, kontinuitas bahan baku, hingga kesadaran masyarakat yang harus dibereskan secara bersamaan.
John Kenedy Azis tidak datang hanya untuk melihat-lihat teknologi. Di sela forum, ia berdiskusi dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dan sejumlah kepala daerah.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan, skema pembiayaan dan kemitraan yang jelas agar inovasi persampahan tidak berhenti sebagai wacana atau proyek percontohan yang mati setelah seremoni berakhir.
Dia menegaskan, persoalan sampah bukan pekerjaan satu dinas, apalagi hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. “Persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak agar dapat dikelola secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar John Kenedy Azis.
Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas hingga rumah tangga harus masuk dalam satu rantai pengelolaan yang sama.
Kini tantangannya tinggal satu. Apakah Padang Pariaman berani mengubah sampah menjadi peluang, atau kembali terjebak dalam pola lama, mengangkut sebanyak-banyaknya dan berharap masalah hilang di balik pagar TPA?
Keikutsertaan di IISMEX 2026 baru akan berarti jika teknologi dan jejaring yang diperoleh benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, investasi, infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang bekerja.
Sebab daerah yang benar-benar cerdas bukan daerah yang paling banyak memamerkan teknologi, tetapi yang paling berani menyelesaikan masalah warganya.(r-saco).

Komentar