Komentar |
| Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra secara resmi menyerahkan berkas Rancangan KUA-PPAS TA 2027 kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati pada Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Sawahlunto, Kamis (6/8/2026). (foto/aldevori) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - DPRD Kota Sawahlunto menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di gedung DPRD setempat, Kamis (6/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati, didampingi Wakil Ketua I H. Jaswandi dan Wakil Ketua II Elfia Rita Dewi, serta dihadiri segenap anggota DPRD. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Sawahlunto H. Jeffry Hibatullah, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
Dalam pidato penyampaiannya, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menegaskan bahwa penyerahan dokumen KUA-PPAS 2027 ini merupakan pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah daerah sekaligus peletakan batu pertama fondasi pembangunan kota ke depan.
Menyelaraskan dengan arah kebijakan fiskal nasional dan provinsi, Pemko Sawahlunto menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu "Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Inklusi Sosial untuk Menguatkan Ketahanan Pangan dan Pariwisata".
Wali Kota Riyanda memproyeksikan kondisi perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2027 mendatang masih akan melanjutkan tren positif pada kisaran 5,84 persen hingga 6,89 persen, yang bakal didorong oleh pembenahan infrastruktur guna merangsang pertumbuhan sektor tersier.
Guna mewujudkan target tersebut, Pemko Sawahlunto mengusung paradigma baru dalam penyusunan anggaran dengan bergeser dari pendekatan tradisional menuju prinsip money follows program. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah berencana melancarkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Sementara pada sisi belanja, penganggaran difokuskan pada efisiensi dan pemenuhan mandatory spending, seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen, alokasi kesehatan yang memadai, serta belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja di luar transfer.
Dalam pidatonya, Wali Kota Riyanda Putra menyatakan, "Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas ini, kita dihadapkan pada tantangan besar. Kami menyadari, setiap program dan kegiatan yang kita anggarkan memiliki arti penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras dan berkolaborasi secara strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal."
Mengenai gambaran postur anggaran indikatif tahun 2027, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp498.228.580.896,00 sedangkan Belanja Daerah dirancang sebesar Rp508.566.401.643,00, sehingga memunculkan estimasi defisit sebesar Rp10.337.820.747,00. Defisit anggaran ini akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah, di mana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan SiLPA tahun sebelumnya dialokasikan sebesar Rp12.004.487.416,00.
Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.666.666.669,00 yang akan diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang pembangunan pasar serta penyaluran pinjaman modal usaha masyarakat melalui UPTD Dana Bergulir.
Mengakhiri pidatonya di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Wali Kota berharap dokumen KUA-PPAS 2027 ini dapat dibahas secara mendalam dan konstruktif antara tim anggaran eksekutif dan legislatif.
Wako Riyanda menegaskan, "Mari kita jadikan forum pembahasan nanti sebagai wujud kemitraan sejati antara eksekutif dan legislatif. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama: memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 benar-benar bekerja untuk kemajuan kota dan kesejahteraan seluruh masyarakat Sawahlunto." (ton)