Komentar
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Warga Penerima Tokoh Agama HJK Kota Padang 2017
Padang - Bencana tidak hanya menguji kekuatan infrastruktur sebuah kota, tetapi juga menguji kualitas kepemimpinan, ketahanan birokrasi, serta kedewasaan masyarakat dalam menerima informasi.
Pada era digital, banjir tidak lagi hanya berupa luapan air yang merendam rumah-rumah warga. Tetapi juga banjir informasi yang datang silih berganti melalui media sosial. Di ruang digital, fakta sering berjalan lebih lambat daripada opini.
Tulisan ini hadir sebagai wujud komitmen moral seorang warga Kota Padang yang hidup, tumbuh, dan menikmati dinamika kota ini dalam keadaan apa pun, baik ketika kota berada dalam suasana kemajuan maupun ketika sedang menghadapi musibah.
Menjadi warga kota bukan hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk merawat optimisme, memperkuat solidaritas. Juga ikut menghadirkan pandangan yang objektif terhadap setiap ikhtiar yang dilakukan pemerintah.
Dalam situasi seperti itu, memberikan apresiasi terhadap kinerja pemimpin ketika bekerja dengan baik sama pentingnya dengan menyampaikan kritik dan masukan ketika terdapat kekurangan.
Budaya apresiasi bukanlah sikap mencari muka, sebagaimana kritik bukan pula berarti kebencian. Keduanya merupakan dua sisi dari partisipasi warga negara yang sehat. Kota yang maju dibangun oleh pemerintah yang terbuka menerima masukan dan masyarakat yang adil dalam memberikan penilaian.
Salah satu kebutuhan paling mendasar setelah terjadinya bencana adalah tabayyun.
Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seseorang membawa suatu berita, maka telitilah (fatabayyanu), agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya sehingga kalian menyesal." (QS. Al-Hujurat: 6).
Ayat ini mengandung prinsip universal mengenai tata kelola informasi. Tabayyun bukan sekadar memverifikasi berita, tetapi juga menghadirkan penjelasan yang utuh agar masyarakat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu persoalan. Dalam konteks pemerintahan modern, tabayyun merupakan bagian dari transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik.
Kesan itulah yang saya tangkap ketika menyimak pemaparan Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Kamis malam, 6 Agustus 2026. Dengan bahasa yang tenang, argumentasi yang sistematis, serta didukung data dan fakta lapangan.
Beliau menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan, sedang berjalan, dan akan dilaksanakan Pemerintah Kota Padang dalam menangani dampak banjir besar 28 November 2025 serta banjir 3 Agustus 2026.
Bagi saya, forum tersebut bukan sekadar laporan kerja pemerintahan. Ia merupakan praktik tabayyun dalam kepemimpinan publik. Pemimpin yang baik bukan hanya bekerja, tetapi juga menjelaskan pekerjaannya kepada masyarakat.
Kinerja tanpa komunikasi akan melahirkan ruang kosong, dan ruang kosong itulah yang sering diisi oleh dugaan, prasangka, bahkan fitnah.
Di era media sosial, persepsi sering terbentuk hanya dari potongan video, foto, atau narasi singkat yang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari mitigasi sosial.
Komunikasi yang jujur, cepat, dan berbasis data mampu meredam keresahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa penanganan bencana tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Banyak yang bertanya mengapa bantuan belum segera turun, mengapa pembangunan belum langsung dimulai, atau mengapa kerusakan belum seluruhnya tertangani.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar. Namun jawabannya terletak pada sistem birokrasi yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pejabat publik bekerja dalam ruang regulasi yang sangat ketat. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan, verifikasi, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, hingga audit merupakan rangkaian yang tidak dapat diabaikan.
Kesalahan prosedur dapat berujung pada konsekuensi hukum meskipun tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh.
Di sinilah paradoks birokrasi sering muncul. Bencana datang secara luar biasa, sementara prosedur administrasi masih berjalan dengan mekanisme yang biasa. Musibah menuntut kecepatan, sedangkan birokrasi menuntut ketelitian.
Pemimpin dituntut bergerak cepat, tetapi pada saat yang sama tidak boleh melanggar aturan. Tidak jarang birokrasi seakan dikalahkan oleh regulasi yang mengikatnya, sehingga kecepatan yang diharapkan masyarakat tidak selalu dapat diwujudkan seketika.
Komunikasi publik menjadi jembatan antara harapan masyarakat dan kenyataan birokrasi. Ketika masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung, ruang bagi kesalahpahaman akan semakin kecil.
Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi kritik yang dibangun di atas informasi yang benar akan jauh lebih produktif daripada prasangka yang lahir dari ketidaktahuan.
Dalam konteks ini, saya memandang tabayyun yang dilakukan Wali Kota Padang merupakan langkah yang patut diapresiasi. Penjelasan yang terbuka bukanlah bentuk pembelaan diri. Melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyatnya. Transparansi adalah modal utama membangun kepercayaan publik.
Hari Jadi Kota Padang tahun ini hadir di tengah suasana duka akibat bencana. Namun justru pada situasi seperti inilah makna HJK menemukan relevansinya. Perayaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas sosial.
Membuka ruang donasi bagi masyarakat terdampak bencana merupakan ikhtiar mulia yang layak didukung seluruh warga kota. Dengar semangat barek samo dipikua, ringan samo dijijiang harus terus menjadi jiwa masyarakat Padang.
Apabila budaya saling mengapresiasi, memberi masukan, dan membangun komunikasi yang sehat terus tumbuh, maka cita-cita mewujudkan Padang Smart City tidak hanya dimaknai sebagai kota yang maju secara digital.
Smart City yang sejati adalah kota yang masyarakatnya juga smart dalam berpikir, bijak bermedia sosial, objektif dalam memberikan penilaian, serta mampu membangun ruang publik yang dipenuhi dialog, data, etika, dan saling percaya.
Teknologi harus berjalan seiring dengan peradaban, kepemimpinan harus bertemu dengan partisipasi warga, dan pembangunan harus bertumpu pada kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Akhirnya, membangun kota tidak cukup hanya dengan beton, jalan, jembatan, dan gedung-gedung megah. Kota juga dibangun oleh kepercayaan. Kepercayaan lahir dari integritas, kerja nyata, komunikasi yang jujur, dan kesediaan semua pihak untuk saling memahami.
Dalam Islam, tabayyun bukan hanya etika menerima informasi, tetapi juga etika menyampaikan informasi. Ketika pemerintah terbuka menjelaskan keadaan dan masyarakat bersedia memahami dengan hati yang jernih, maka fitnah akan kehilangan ruang untuk tumbuh, sementara kepercayaan akan menjadi fondasi bagi kemajuan kota.
Dirgahayu Kota Padang ke-357. Semoga kota ini semakin tangguh menghadapi bencana, semakin kuat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta semakin kokoh mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, berkeadaban, dan bersama-sama menghadirkan Padang Smart City dalam makna yang sesungguhnya. Amiin. Padang, 7 Agustus 2026 (ds*).