Komentar |
| Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., MM., laksanakan reses masa sidang I tahun 2026 ke Komplek Graha Bungo Mas, RT 05/RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026). |
Padang, fajarsumbar.com - Reses Masa Sidang I Tahun 2026 menjadi momentum bagi empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang untuk turun langsung menyapa masyarakat. Tidak sekadar menghadiri pertemuan, para pimpinan dewan tersebut mendatangi berbagai kelompok masyarakat untuk mendengar kebutuhan sekaligus melihat persoalan yang terjadi secara langsung. Aspirasi yang muncul pun beragam, mulai dari infrastruktur, banjir, fasilitas sosial, dana hibah hingga pembinaan olahraga generasi muda.
Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., MM., memilih turun langsung ke Komplek Graha Bungo Mas, RT 05/RW 01, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026). Kawasan yang telah dihuni lebih dari 300 kepala keluarga itu menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.
Persoalan jalan utama menjadi aspirasi yang paling mendapat perhatian. Muharlion bahkan melihat langsung kondisi jalan di kawasan tersebut. Sebagian pembangunan telah direalisasikan pada 2026, namun masih terdapat ruas jalan yang kondisinya membutuhkan penanganan lanjutan. Bagi warga, jalan utama tersebut merupakan akses penting yang setiap hari digunakan kendaraan maupun masyarakat.
Muharlion mengatakan pembangunan jalan akan terus didorong secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Ia berharap pada 2027 penanganan jalan utama dapat dilanjutkan hingga memberikan akses yang lebih nyaman bagi warga. Selain jalan, masyarakat juga mengusulkan pembangunan jalan lingkungan, fasilitas posyandu serta tempat berkumpul bagi pemuda dan warga.
“Jalan utama ini memang menjadi salah satu perhatian kita. Mudah-mudahan pada 2027 bisa kita selesaikan secara bertahap,” ujar Muharlion. Ia juga menaruh perhatian terhadap persoalan banjir yang terjadi ketika hujan lebat. Menurutnya, pengendalian banjir membutuhkan penanganan menyeluruh dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Balai Sungai, karena persoalannya menyangkut sistem aliran yang lebih luas.
Di lokasi berbeda, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, S.AP., juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Reses dilaksanakan di Mushalla Nurul Zikilah, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (5/9/2026). Sejumlah unsur masyarakat hadir, mulai dari pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh agama, niniak mamak, Bundo Kanduang, pemuda, Karang Taruna hingga pengurus mushalla.
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, S.AP., membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Reses dilaksanakan di Mushalla Nurul Zikilah, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (5/9/2026) |
Bagi Jupri, pertemuan langsung dengan masyarakat memiliki arti penting dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak berjalan jauh dari kebutuhan warga. Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Ia menegaskan, setiap usulan yang masuk akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun, realisasi program tetap harus mempertimbangkan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan Kota Padang. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara terukur dan sesuai ketentuan.
“Reses ini adalah kesempatan kita untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” kata Jupri.
Jupri juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan. Menurutnya, komunikasi antara warga dan wakil rakyat harus terus terjaga. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di tingkat lingkungan dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan jalan keluarnya melalui kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub menyerap aspirasi masyarakat melalui reses yang berlangsung di Banang Cafe Nanggalo pada 2–5 September 2026. Pertemuan tersebut berlangsung hangat. Warga tidak ragu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pembangunan di lingkungan masing-masing.
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub menyerap aspirasi masyarakat melalui reses yang berlangsung di Banang Cafe Nanggalo pada 2–5 September 2026 |
Dua persoalan yang paling banyak disorot adalah mekanisme pengurusan dana hibah serta kondisi drainase atau riol yang rusak pascabencana. Untuk dana hibah, warga mengaku masih menghadapi kerumitan dalam memahami berbagai persyaratan, mata anggaran dan skema pengajuan yang berlaku.
Osman Ayub menilai aspirasi tersebut perlu mendapat perhatian karena dana hibah banyak berkaitan dengan kebutuhan organisasi masyarakat, tempat ibadah maupun kelompok warga. Ia mendorong agar sosialisasi dan pendampingan dilakukan lebih baik sehingga masyarakat memahami prosedur dan dapat mengajukan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan riol juga menjadi perhatian serius. Kerusakan dan penyumbatan drainase dikhawatirkan dapat memperparah persoalan genangan ketika hujan kembali turun. Osman menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama OPD teknis agar perbaikan infrastruktur pascabencana dapat menjadi salah satu prioritas penanganan.
Menurut Osman, reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari proses memperjuangkan kebutuhan warga melalui pembahasan kebijakan dan anggaran. Ia berkomitmen membawa persoalan yang disampaikan masyarakat Nanggalo ke tingkat pembahasan bersama pemerintah kota sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, S.H., membawa semangat reses ke ruang yang berbeda. Jika persoalan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi perhatian di sejumlah titik lainnya, Mastilizal memilih Lapangan Sepak Bola Yudha Sakti, Kompi Batalyon Air Tawar, sebagai tempat bertemu para pelaku olahraga pada Minggu (6/9/2026).
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, S.H., membawa semangat reses ke ruang yang berbeda di Lapangan Sepak Bola Yudha Sakti, Kompi Batalyon Air Tawar, sebagai tempat bertemu para pelaku olahraga pada Minggu (6/9/2026). |
Mastilizal berdialog langsung dengan pengurus Sekolah Sepak Bola (SSB), atlet, pelatih dan pecinta olahraga. Dari pertemuan tersebut, muncul perhatian terhadap pentingnya pembinaan sepak bola usia dini yang dilakukan secara konsisten, terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, potensi pemain muda Kota Padang harus mendapatkan ruang pembinaan yang memadai sejak usia dini.
Ia mendorong agar SSB tidak hanya menjadi tempat anak-anak berlatih dan bermain, tetapi berkembang sebagai wadah pembinaan atlet yang memiliki sistem jelas. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, PSSI, klub, dunia usaha, pelatih dan orang tua. Dukungan sarana, kompetisi serta peningkatan kualitas pelatih menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat.
Bagi Mastilizal, pembinaan olahraga juga tidak semata-mata berbicara tentang prestasi. Lapangan olahraga dapat menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda. Disiplin, sportivitas, kerja sama dan tanggung jawab dapat tumbuh melalui aktivitas olahraga yang dilakukan secara terarah, sekaligus menjadi pilihan kegiatan positif bagi anak-anak dan remaja.
Empat unsur pimpinan DPRD Kota Padang tersebut menunjukkan bahwa reses menjadi ruang penting untuk mendekatkan lembaga legislatif dengan masyarakat. Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda, namun seluruh aspirasi memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong pembangunan Kota Padang agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari jalan utama Graha Bungo Mas, persoalan banjir dan fasilitas masyarakat, kebutuhan warga Gurun Laweh, dana hibah dan perbaikan riol di Nanggalo, hingga pembinaan sepak bola usia dini, seluruhnya menjadi catatan yang akan dikawal melalui tugas dan fungsi DPRD. Reses pun menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Padang memastikan pembangunan tidak hanya dirancang dari balik meja. Dengan turun langsung, mendengar dan melihat kondisi di lapangan, para wakil rakyat dapat membawa persoalan masyarakat ke ruang pembahasan yang lebih konkret. Aspirasi warga menjadi bahan penting dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Padang ke depan.(Adv)