Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis serahkan dokumen RPAPB tahun 2026 kepada Ketua DPRD Aprinaldi pada sidang di Ruang Utama DPRD, Senin 14 September 2026 |
Pariaman - Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman 2026 menghadirkan deretan angka yang langsung menyita perhatian. Saat pendapatan daerah hanya bertambah sekitar Rp66,13 miliar, belanja justru melonjak Rp99,47 miliar.
Lebih mengejutkan lagi, belanja modal digenjot hampir 85 persen hingga mencapai Rp207,70 miliar, sementara defisit anggaran menembus Rp171,12 miliar.
Angka tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Ruang Sidang Utama DPRD, Pariaman, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Aprinaldi, didampingi Wakil Ketua Wira Satria, serta dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekda, jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.
Dalam Rancangan Perubahan APBD itu, pendapatan daerah naik dari Rp1,300 triliun menjadi Rp1,367 triliun. Namun belanja bergerak lebih cepat, dari Rp1,438 triliun menjadi Rp1,538 triliun.
Selisih tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp171,126 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto. Secara struktur, rancangan anggaran tetap dibuat berimbang setelah pembiayaan diperhitungkan.
Yang paling menggelegar adalah belanja modal. Dari Rp112,29 miliar pada APBD awal, angkanya melonjak menjadi Rp207,70 miliar. Tambahan mencapai Rp95,41 miliar.
Porsi terbesar berada pada jalan, jaringan dan irigasi, yang naik tajam dari Rp24,05 miliar menjadi Rp87,27 miliar. Belanja peralatan dan mesin juga melonjak dari Rp15,66 miliar menjadi Rp43,40 miliar.
Ironisnya, kenaikan belanja tidak terjadi di semua sektor. Belanja operasi justru sedikit turun dari Rp1.138,49 miliar menjadi Rp1.137,90 miliar.
Belanja pegawai bahkan dipangkas dari Rp806,81 miliar menjadi Rp780,52 miliar. Namun belanja barang dan jasa naik menjadi Rp335,95 miliar, sementara belanja hibah meningkat dari Rp12,77 miliar menjadi Rp19,85 miliar.
Di tengah pembahasan angka-angka besar itu, John Kenedy Azis juga mengajak DPRD memperkuat komitmen pembangunan gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.
Menurutnya, gedung representatif tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus melengkapi kawasan pusat pemerintahan kabupaten.
Kini rancangan tersebut memasuki arena pembahasan eksekutif dan legislatif. Rp171,12 miliar defisit dan Rp95,41 miliar tambahan belanja modal menjadi angka yang tak boleh berhenti sebagai statistik APBD.
Publik menunggu bukti konkret. Apakah lonjakan anggaran tersebut benar-benar menjelma menjadi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Atau kembali berakhir sebagai angka besar yang hanya ramai saat dibacakan di ruang paripurna?(saco).