Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya mendapat perhatian serius dari Danantara. Persoalan tersebut disampaikan langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi kepada COO Danantara Dony Oskaria dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dony merespons laporan tersebut dengan meminta persoalan distribusi solar segera ditindaklanjuti. Dony bahkan menyatakan akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas kondisi pasokan BBM yang menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah daerah. “Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” ujar Dony saat menerima laporan Mahyeldi mengenai kelangkaan solar di Sumbar.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Mahyeldi mengungkapkan pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh data distribusi BBM dari Pertamina. Padahal, menurutnya, data tersebut dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran solar, termasuk mengantisipasi potensi penyimpangan di lapangan.
Bagi pemerintah daerah, persoalan ketersediaan solar bukan sekadar masalah antrean kendaraan. Kelancaran pasokan BBM sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat, transportasi, distribusi barang hingga pergerakan ekonomi. Karena itu, Dony menilai persoalan tersebut harus segera dicari jalan keluarnya.
Pertemuan Dony dan Mahyeldi ternyata tidak hanya membahas persoalan BBM. Sejumlah agenda pembangunan strategis Sumbar turut menjadi bahan pembicaraan, mulai dari pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pembangunan jalan tol hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.
Dalam persoalan pertambangan rakyat, Dony menawarkan konsep yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga penataan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan secara akurat terhadap kegiatan pertambangan rakyat agar aktivitas yang memiliki potensi ekonomi dapat diarahkan ke jalur legal dan berkelanjutan.
Danantara, kata Dony, dapat mendorong PT Antam menjadi perusahaan inti dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Sementara kelompok masyarakat yang telah memiliki izin dapat ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem plasma. Dengan pola tersebut, kegiatan pertambangan diharapkan lebih tertata sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
Namun, aspek lingkungan tetap menjadi perhatian. Pengelolaan tambang harus dibarengi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), reklamasi serta penanaman kembali kawasan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.
“Hilirasasi, reklamasi, dan penanaman kembali harus berjalan bersamaan agar manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga,” kata Dony.
Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi juga membawa proposal investasi sektor energi senilai Rp5,35 triliun. Usulan tersebut mencakup lima proyek pembangkit yang direncanakan untuk dikembangkan pada periode 2027-2029.
Lima proyek tersebut terdiri atas PLTS Terapung Singkarak di Tanah Datar, PLTS Sijunjung, PLTS Mentawai, PLTS Pesisir Selatan, serta PLTG Sijunjung yang dirancang memanfaatkan potensi gas dari Blok Sinamar.
Potensi gas Sinamar menjadi salah satu proyek yang mendapat perhatian karena diperkirakan memiliki kemampuan pasokan sekitar 35 MMSCFD. Potensi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik sekaligus mendukung kebutuhan energi di Sumbar.
Dony menyambut positif peluang pengembangan energi terbarukan maupun pemanfaatan sumber gas domestik tersebut. Namun, setiap usulan investasi tetap harus didukung kesiapan dokumen, kepastian perizinan serta koordinasi antarlembaga agar proyek dapat direalisasikan secara efektif.
Selain energi, pengembangan infrastruktur juga menjadi agenda pembahasan. Rencana pembangunan jalan tol dan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat konektivitas Sumbar, terutama untuk memperlancar arus barang dan membuka peluang investasi baru.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedy Bharata, Corporate Secretary Danantara Asset Management Maya Tyas Asmoro serta Tenaga Ahli BP BUMN Khairul Jasmi.
Dari pertemuan itu, kedua pihak sepakat membawa sejumlah agenda tersebut ke tahap pembahasan teknis. Pemerintah daerah, kementerian, BUMN dan instansi terkait akan dilibatkan untuk memastikan persoalan solar segera ditangani sekaligus mempercepat pembahasan berbagai proyek strategis yang diusulkan Sumbar.(*)