Komentar |
| Wali Nagari Fadhli Tarmizi sedang memberikan sambutan pada Musrenbang Nagari Limo Kaum |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Pemerintahan Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Tahun 2026 untuk RKP Tahun 2027 dan DU RKP Tahun 2028, di Aula Kantor Wali Nagari setempat, Kamis (23/9/26).
Musrenbang yang dihadiri oleh anggota DPRD Tanah Datar Agus Topik dan H. Herri Wildani, Tim Musrenbang Kabupaten, OPD terkait, Camat Lima Kaum Beni Oriza beserta Forkopimca, BPRN, KAN, Pendamping Desa, Lembaga Unsur Nagari dan undangan lainnya.
Wali Nagari Limo Kaum Fadhli Tarmizi yang langsung membuka kegiatan Musrenbang ini sampaikan, dalam kesempatan ini kami melaporkan, tentang realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun 2025, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan tahun 2026, serta RKP tahun 2027 serta DU RKP tahun 2028.
Wali Nagari katakan lagi, secara terbuka menyampaikan realitas yang dihadapi, aliran dana ke nagari berkurang, sehingga tidak semua rencana bisa dijalankan seperti yang diharapkan. Ditengah tekanan tersebut, ia menunjuk harapan besar kepada dua putra daerah yang kini duduk di kursi DPRD Tanah Datar. Kehadiran mereka dianggap sebagai jembatan yang bisa mengantarkan aspirasi warga ke tingkat yang lebih luas.
"Kita bersyukur ada dua putra daerah kita di DPRD. Untuk kelancaran pembangunan ke depan, kami sangat berharap bantuannya __ baik berupa dukungan anggaran maupun pokok-pokok pikiran," ujar Fadhli
Fadhli tambahkan, harapan ini bukan permohonan belas kasihan, melainkan kesadaran bahwa tanpa sinergi dari wakil rakyat, banyak usulan warga yang akan tertahan di ruang rapat tanpa terwujud di lapangan.
Selanjutnya, Anggota DPRD Tanah Datar, H. Herri Wildani, justru menyoroti hal lain yang tak kalah penting, minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang ini.
Menurutnya, tanpa keterlibatan langsung dinas-dinas terkait, usulan yang disampaikan warga tidak bisa langsung diarahkan ke jalur penanganan yang tepat. "Kami sayangkan tanpa kehadiran OPD, pembangunan di nagari harus jelas ke dinas mana pokir harus dititipkan," tegasnya.
Wildani menegaskan akan membawa persoalan ini ke ruang sidang DPRD. Musrenbang bukan sekadar seremonial, ini adalah fondasi arah pembangunan. Jika OPD absen, maka kesenjangan antara kebutuhan warga dan kebijakan daerah makin lebar. Sinergi yang diharapkan bukan hanya antar wakil rakyat, melainkan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan yang memiliki kewenangan.
Sementara itu, Camat Lima Kaum katakan, dalam membangun Nagari Limo Kaum ini membutuhkan persatuan dan kekompakan, karena dengan modal itulah apa saja yang kita laksanakan dapat berjalan lancar.
Musrenbang berjalan lancar dan diakhir acara, dilakukan penyerahan laporan hasil Musrenbang oleh Wali Nagari Limo Kaum kepada Camat Lima Kaum. (F12)