Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis pada acara High Level Meeting ETPD di Aula Inspektorat Padang Pariaman, Jum'at, 25 September 2026 (foto.ikp) |
Parik Malintang - Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menggeber transformasi digital pengelolaan transaksi sekaligus memburu penguatan PAD.
Agenda itu mengemuka dalam High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Aula Inspektorat Padang Pariaman, Parik Malintang, Jumat (25/9/2026).
Pesan pernyataan tersebut tegas dan lugas bahwa daerah tak boleh terus bertumpu pada dana transfer. Bupati John Kenedy Azis menyebut transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber penting pembiayaan daerah.
"Penguatan sumber pendapatan dari daerah sendiri menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan,' ucap dia.
John Kenedy Azis menegaskan efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan agresivitas meningkatkan PAD. Seluruh perangkat daerah diminta memiliki perhatian yang sama terhadap optimalisasi penerimaan, terutama pajak dan berbagai sumber pendapatan lainnya.
“Efisiensi harus kita imbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.
Di saat yang sama, digitalisasi dipasang sebagai senjata baru mengejar penerimaan. Pemkab Padang Pariaman telah menyediakan portal layanan pajak online untuk memudahkan masyarakat membayar kewajiban perpajakan.
ETPD tidak sekadar mengubah pembayaran menjadi elektronik, tetapi diarahkan membangun ekosistem transaksi pemerintahan yang lebih cepat, mudah, transparan dan aman.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang hadir langsung dalam forum tersebut mendorong Padang Pariaman mengoptimalkan seluruh kapasitas fiskalnya.
Strateginya mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi serta inovasi daerah. Akurasi dan pemutakhiran data juga dinilai penting karena berkaitan dengan penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan peluang memperoleh insentif dari pemerintah pusat.
Bukan hanya pajak yang dibidik. Agus Fatoni mendorong optimalisasi BUMD, BLUD, RSUD, Puskesmas hingga pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan.
Alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah serta pemanfaatan program dan anggaran kementerian/lembaga juga disebut sebagai opsi yang dapat mendukung pembangunan.
Forum yang turut dihadiri Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Simon Saimima, Direktur Keuangan Bank Nagari Sumbar Roni Edrian, Sekda Hendra Aswara, kepala perangkat daerah dan camat se-Padang Pariaman itu menegaskan satu agenda besar adalah memperbesar ruang fiskal daerah.
Digitalisasi transaksi, optimalisasi aset dan penerimaan, serta pembenahan tata kelola kini diarahkan menjadi mesin baru untuk memperkuat PAD dan kualitas pelayanan publik.(saco)