Komentar |
| Kepala DLHPKPP Padang Pariaman Andri Satria Masri dan Tim Konsultasi Publik UNP temu dialog dengan Ninik Mamak, pemuka masyarakat Nagari Kapalo Hilalang terkait rencana pembangunan UNP di kawasan Tarok (foto.dok.asm) |
Kapalo Hilalang - Rencana pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di kawasan Tarok City, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, mulai diuji oleh pertanyaan besar. Ke mana air akan mengalir ketika kawasan seluas 141,9 hektare itu berubah menjadi pusat pendidikan?
Pertanyaan tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digelar UNP, Senin (21/9/2026), di Musholla Al-Muthmainnah, Kabun Baru, Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang.
Bukan sekadar soal gedung dan kemajuan pendidikan, warga menyoroti risiko ekologis yang bisa muncul jika pembangunan tidak dibarengi perhitungan tata air yang matang. Berada di kaki Gunung Singgalang, kawasan Tarok City dinilai memiliki fungsi resapan penting.
Perubahan tutupan lahan dalam skala besar dikhawatirkan meningkatkan limpasan air hujan ke permukiman dan lahan pertanian di kawasan hilir.
Desakan warga tegas dan lugas. Jangan tunggu banjir datang baru mencari solusi. Sistem drainase harus dirancang sejak awal dan terintegrasi dengan sistem drainase Tarok City secara keseluruhan. Kolam retensi atau embung juga diminta disiapkan untuk menahan limpasan air.
“Jangan sampai pembangunan di kawasan ini justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat di bawahnya,” kata Kepala Urusan Pemerintahan Kanagarian Kapalo Hilalang, Ilham Perdana Haris, yang diamini Ketua KAN Syafrimen.
Di sisi lain, pembangunan tahap awal akan menyasar lahan sekitar 8 hektare dengan luas bangunan sekitar 59.000 meter persegi. Fasilitas yang direncanakan meliputi gedung sekolah empat lantai untuk SD, SMP dan SMA, asrama siswa dan guru, masjid, poliklinik, guest house, ruang terbuka hijau serta fasilitas olahraga.
Gedung sekolah tersebut juga akan mendukung program Sekolah Rakyat hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial.
Kekhawatiran warga tak berhenti pada persoalan air. Mobilisasi alat berat, kendaraan pengangkut material, debu dan potensi gangguan terhadap jalan masyarakat turut disorot.
Warga meminta pengelola proyek memiliki mekanisme pengawasan yang jelas agar pembangunan tidak berubah menjadi beban baru bagi aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar.
Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, Andri Satria Masri, yang dihubungi fajarsumbar.com, Kamis (24/9/2026) menegaskan masukan warga tidak boleh berhenti sebagai catatan rapat.
Menurutnya, persoalan drainase, resapan dan limpasan air harus dihitung secara terpadu sejak tahap perencanaan. "Masalah AMDAL dikaji bana sacaro mandalam dengan melibatkan kesemua komponen untuk keberlangsungan pembangunan lembaga pendidikan tersebut nantinya," ucap Andri Satria Masri.
Sedangkan dari pihak UNP melalui Ketua PPKLH UNP Prof. Dr. Indang Dewata, M.Si., juga memastikan seluruh aspirasi akan dikaji dan menjadi bahan penyusunan RKL-RPL. UNP sekaligus memastikan fasilitas ibadah yang direncanakan berupa masjid.
Konsultasi publik itu akhirnya membuka ruang pengawasan lebih jauh. Sebanyak 3–5 perwakilan masyarakat dari unsur adat/KAN, penggarap lahan, Bundo Kanduang dan tokoh masyarakat akan dilibatkan dalam proses penilaian AMDAL hingga persetujuan lingkungan sesuai ketentuan.
Dengan skala kawasan mencapai 141,9 hektare, pertaruhan proyek ini bukan hanya tentang berdirinya kampus. Tetapi tentang apakah pembangunan mampu berjalan tanpa mengorbankan air, sawah, permukiman dan keseimbangan lingkungan yang menopang kehidupan warga.(saco)