Komentar |
| Anggota DPR RI, Hj, Nevi Zuairina didampingi Kadis Perikanan, Alfian, Camat, Wali nagari dan para nelayan di Katapiang, Batang Anai, Sabtu 5 September 2026 (foto.dok.ikp) |
Katapiang - Nelayan tidak bisa melaut hanya dengan janji. Mereka membutuhkan kapal, mesin, alat tangkap dan perlengkapan keselamatan agar bisa bekerja lebih produktif sekaligus pulang dengan selamat.
Pesan itu terasa kuat saat Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyambangi Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Sabtu (5/9/2026).
Aspirasi mengalir deras, proposal diserahkan, tetapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai. Memastikan kebutuhan tersebut tidak berhenti di atas kertas.
Di hadapan Hj. Nevi, para nelayan menyampaikan kebutuhan yang selama ini menjadi penopang aktivitas mereka di laut. Mulai dari kapal penangkap ikan berukuran 3 hingga 5 GT, alat tangkap ramah lingkungan, GPS, baju pelampung hingga mesin tempel berkapasitas 15 sampai 30 PK.
Bagi masyarakat pesisir, fasilitas itu bukan kemewahan. Itu adalah alat produksi sekaligus bagian dari keselamatan ketika mempertaruhkan hidup di tengah laut.
Persoalan ternyata tidak berhenti pada perikanan tangkap. Pelaku budidaya juga meminta dukungan berupa induk ikan untuk Balai Benih Ikan (BBI), dan kelompok pembenih serta pembangunan kolam bioflok.
Sementara kelompok Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan (BUPK) mendorong bantuan sarana pengolahan hasil perikanan agar hasil laut Padang Pariaman tidak sekadar dijual mentah. Tetapi mampu diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Hj. Nevi Zuairina turun langsung melihat kondisi Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus berdialog dengan masyarakat.
Kehadirannya disambut Kepala Dinas Perikanan, Alfian, Camat Batang Anai, Wali Nagari Katapiang, tokoh masyarakat dan para nelayan.
Ia menyatakan potensi perikanan Padang Pariaman sangat besar dan aspirasi yang disampaikan akan dipelajari serta diperjuangkan melalui Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Namun, bagi nelayan, perjuangan di tingkat pusat bukanlah garis akhir. Kepala Dinas Perikanan, Alfian menyerahkan proposal usulan bantuan kepada anggota DPR RI Hj. Nevi itu untuk menjadi bahan tindak lanjut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Proposal tersebut memuat kebutuhan prioritas nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan yang diharapkan mampu memperkuat produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kunjungan wakil rakyat tentu membawa harapan. Tetapi harapan masyarakat akan semakin besar, ketika aspirasi yang disampaikan memiliki ujung yang jelas.
Nelayan membutuhkan kepastian dukungan, bukan sekadar foto kunjungan dan tumpukan proposal.
Ralisasi bantuan secara bertahap akan menjadi ukuran penting. Apakah suara masyarakat pesisir benar-benar mampu menembus meja pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya. Akankah kapal, mesin, alat tangkap, perlengkapan keselamatan, sarana budidaya dan pengolahan hasil perikanan benar-benar hadir di tengah masyarakat? Ataukah kembali berhenti sebagai daftar kebutuhan yang menunggu, saqhupo manantian qhang gaek pulang daqhi balai?
Pemerintah daerah dan Komisi IV DPR RI telah membuka pintu perjuangan. Nelayan Padang Pariaman kini menunggu satu hal yang lebih konkret. Yakni janji dukungan itu berubah menjadi bantuan nyata, bukan sekadar ota lapau sajo.(saco).