Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Persoalan dana hibah dan kerusakan infrastruktur pascabencana menjadi sorotan utama warga saat mengikuti reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, di Banang Cafe, Kecamatan Nanggalo, 2–5 September 2026.
Puluhan masyarakat yang hadir tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari sulitnya memahami mekanisme pengajuan dana hibah hingga kondisi riol yang rusak dan membutuhkan penanganan segera.
Dalam pertemuan itu, persoalan dana hibah cukup banyak mendapat perhatian. Sejumlah warga mengaku masih menemui kesulitan ketika hendak mengurus proposal bantuan karena prosedur dan persyaratan yang dinilai cukup rumit.
Kondisi tersebut, menurut warga, tidak hanya dirasakan kelompok masyarakat. Pengurus organisasi maupun tempat ibadah juga kerap menghadapi kendala ketika harus menyesuaikan proposal dengan mata anggaran serta ketentuan hibah yang berlaku di pemerintah daerah.
Warga berharap pemerintah memberikan penjelasan yang lebih sederhana sekaligus pendampingan dalam proses pengajuan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya program hibah, tetapi juga mampu mengaksesnya sesuai aturan dan tepat sasaran.
Selain dana hibah, kerusakan riol akibat bencana yang terjadi beberapa waktu lalu juga menjadi keluhan yang disampaikan kepada Osman. Sejumlah saluran drainase disebut mengalami kerusakan dan penyumbatan sehingga mengganggu aliran air di lingkungan warga.
Masyarakat meminta pemerintah kota tidak menunggu terlalu lama untuk melakukan perbaikan. Mereka khawatir kondisi riol yang belum tertangani justru dapat memperbesar risiko genangan dan banjir apabila hujan deras kembali mengguyur kawasan tersebut.
Mendengar berbagai keluhan itu, Osman Ayub memastikan aspirasi masyarakat akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Padang dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. Ia menilai persoalan infrastruktur dasar serta akses masyarakat terhadap program hibah harus mendapat perhatian serius.
“Ini menjadi aspirasi masyarakat yang akan kita kawal. Untuk persoalan riol, kita akan koordinasikan dengan OPD terkait agar penanganannya bisa diprioritaskan, terutama karena berkaitan dengan kondisi pascabencana,” ujar Osman.
Politisi Partai Nasdem tersebut juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif memberikan sosialisasi mengenai mekanisme dana hibah. Menurutnya, aturan tetap harus dipatuhi, namun masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas agar tidak kesulitan saat mengajukan bantuan.
Osman menegaskan kegiatan reses bukan sekadar agenda bertemu dan mendengar keluhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan melalui jalur kelembagaan, terutama untuk kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.(*)