Komentar |
| Ketua Tim Verifikasi Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Ilham Firman berikan keterangan di hadapan jajaran Pemkab Padang Pariaman, Sabtu 12 September 2026 |
Padang Pariaman - Bencana boleh berlalu, tetapi penderitaan warga tidak serta-merta hilang. Rumah yang rusak tetap menjadi kenyataan, kebutuhan keluarga masih menumpuk, dan kelompok perempuan serta anak membutuhkan perhatian serius.
Di tengah kondisi itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia turun langsung ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (12/9/2026), untuk memverifikasi sekaligus menyinkronkan data rumah masyarakat terdampak bencana.
Jangan sampai korban bencana kembali menjadi korban, kali ini korban data. Data yang keliru, tidak lengkap, atau tidak sesuai kondisi lapangan berpotensi membuat kebutuhan masyarakat terbaca berbeda dari kenyataan.
Verifikasi langsung menjadi krusial. Pemerintah membutuhkan gambaran faktual sebelum menentukan program, kebutuhan, dan bentuk intervensi pascabencana agar tidak salah sasaran.
Sebelum turun ke lokasi, Tim Kementerian PPPA menggelar koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman.
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Wilayah II Kementerian PPPA, Iip Ilham Firman, menekankan bahwa data administrasi harus benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat.
Di sinilah data diuji. Apakah yang tertulis di atas kertas benar-benar menggambarkan kehidupan warga yang terdampak?
Tetapi kunjungan ini membawa agenda yang lebih luas. Kementerian PPPA juga menyiapkan program Kebun Pangan Perempuan yang direncanakan menyasar Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai, Enam Lingkung, dan V Koto Timur.
Perempuan didorong bukan hanya menjadi penerima manfaat, melainkan menjadi aktor dalam pemulihan keluarga melalui pemanfaatan lahan, penguatan pangan, serta aktivitas produktif yang berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi.
Pesannya tegas dan jelas. Pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada membangun kembali yang rusak.
Ketika rumah diperbaiki tetapi ketahanan keluarga rapuh, pekerjaan tidak pulih, dan perempuan tidak memiliki ruang untuk bangkit secara ekonomi, maka proses pemulihan belum benar-benar selesai.
Kebun Pangan Perempuan diharapkan menjadi salah satu pintu untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pemberdayaan perempuan di tingkat keluarga dan nagari.
Pemkab Padang Pariaman menyambut baik dukungan tersebut. Dinsos P3A, Bapelitbangda, DPMD, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, camat hingga wali nagari dilibatkan dalam proses koordinasi dan verifikasi.
Banyaknya unsur yang terlibat menunjukkan bahwa persoalan pascabencana tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Data harus terkoneksi, kebutuhan harus terbaca, dan program harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kini, ujian sebenarnya justru berada setelah proses verifikasi selesai. Jangan biarkan data hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi sementara warga masih menunggu kepastian pemulihan.
Pemerintah pusat, Pemkab Padang Pariaman hingga pemerintahan nagari harus memastikan hasil pendataan berubah menjadi tindakan nyata.
Sebab bagi korban bencana, mereka bukan sekadar angka dalam tabel. Mereka adalah manusia yang kehilangan kenyamanan, harta, dan sebagian kehidupan mereka.
Data harus menjadi jalan menuju pemulihan. Bukan tembok baru yang membuat mereka kembali menunggu.(saco).