Komentar |
| Sekda Hendra Aswara didampingi Kepala Satpol PP Damkar Rifki Monrizal, Sekretaris Heri Sugianto dan sejumlah Kabid dilingkungan Satpol PP Damkar, usai temu Monev Anggaran di Markas Komando, Lubuak Aluang, Jum'at, 23 Oktober 2026 (foto.hs) |
Lubuak Aluang - Realisasi anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Padang Pariaman baru mencapai sekitar 76 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Markas Komando Satpol PP Damkar, Lubuk Alung, Jumat (23/10/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Hendra menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tidak sekadar mengejar penyerapan. Tetapi juga harus sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hendra juga menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sebagai faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi.
Menurutnya, setiap program harus dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Kepala Satpol PP Damkar Padang Pariaman, Rifki Monrizal, yang dihubungi Wartawan fajarsumbar.com, Jum'at sore mengungkapkan bahwa realisasi anggaran instansinya telah mencapai sekitar 76 persen.
"76 % tersebut yang merupakan tercatat nomor 3 tercepat realisasi anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman," kata Momon panggilan akrab Rifki Monrizal mengutip pernyataan Sekda Hendra Aswara dalam arahan Monev.
Angka tersebut, ucap Momon, diproyeksikan meningkat menjadi 80 persen seiring proses pencairan anggaran yang masih berlangsung.
Proyeksi kenaikan tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan penyerapan anggaran. Percepatan tetap diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan setiap alokasi dana dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Padang Pariaman terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Evaluasi berkala menjadi salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan efektif sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Monev ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap.
Disiplin ASN, ketepatan pelaksanaan program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat tetap menjadi tolok ukur penting kinerja pemerintah daerah.(saco)