Komentar |
| Zigo Rolanda, S.E., M.M., anggota DPR RI baju hitam yang di dampingi asisten II Jefrizal, Mt |
Kab. Solok, fajarsumbar.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Golongan Karya (Golkar), Zigo Rolanda, S.E., M.M., Zigo Rolanda, S.E., M.M., mengunjungi Kabupaten Solok, Kamis (22/10/2026), untuk membahas penanganan pascagalodo yang melanda kawasan Arosuka dan mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas pemerintahan serta rumah warga.
Zigo Rolanda yang merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut bertugas di Komisi V, yang membidangi infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan, transportasi, serta pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Kedatangan Zigo disambut Asisten II Setdakab Solok, Jefrizal, S.Pt., M.T., didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Effia Vivi Fortuna, S.T., M.M., Direktur PDAM Kabupaten Solok Febri Fauza, S.Pt., M.M., perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) V, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Jefrizal memaparkan kondisi Kabupaten Solok pascabencana galodo Arosuka. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah gedung perkantoran pemerintah, rumah warga, serta fasilitas umum lainnya yang membutuhkan penanganan dan pemulihan secara serius.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah usulan relokasi gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Solok dari lokasi saat ini. Langkah tersebut dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan menyusul bencana yang melanda kawasan pusat pemerintahan.
Namun, perwakilan BWS V menyampaikan bahwa relokasi pusat perkantoran membutuhkan biaya besar, ketersediaan lahan yang luas, serta kajian teknis yang mendalam. Kajian tersebut mencakup aspek kebencanaan, kondisi geologi, dan jalur sesar atau patahan gempa, sehingga prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Menanggapi pembahasan tersebut, Zigo Rolanda menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih memprioritaskan normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti sabo dam atau cekdam, guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Menurutnya, penanganan aliran sungai harus menjadi perhatian utama agar ancaman galodo dapat diminimalkan. Ia menilai, pembahasan relokasi gedung perkantoran mungkin penting, tetapi upaya perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana juga tidak boleh diabaikan.
“Kalau pemerintah fokus pada pemindahan gedung kantor, bagaimana dengan masyarakat? Ini juga harus dipikirkan. Artinya, masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana juga perlu dikaji kemungkinan relokasinya,” jelas Zigo.
Meski demikian, Zigo menegaskan bahwa keputusan mengenai relokasi maupun renovasi gedung perkantoran tetap menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Solok dengan mempertimbangkan hasil kajian dan kebutuhan daerah. Ia menyatakan DPR RI siap mendukung upaya pembangunan sesuai dengan lingkup tugas Komisi V, termasuk dari sisi anggaran.
“Kami dari DPR RI, sesuai dengan bidang Komisi V, akan mendukung dari sisi anggaran untuk pembangunan ini, baik nantinya dilakukan relokasi maupun renovasi,” tutupnya. (def)