Komentar
 |
| Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB, Amung Ma'mur. |
Bandung Barat - Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta agar disharmonisasi antara Plt Bupati Bandung Barat dengan Ketua KONI KBB segera diakhiri. Hal tersebut sebagai upaya menyelamatkan masyarakat olahraga di KBB.
Terlebih tidak lama lagi akan menghadapi agenda regional Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022, di mana KBB menjadi salah satu tuan rumahnya.
"Diakui atau tidak hal itu terjadi (Disharmonisasi). Makanya harus duduk bersama dan jangan ada ego sektoral demi kebaikan KBB," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB, Amung Ma'mur, Kamis (18/8/2022), sebagaimana dikutip iNews.id.
Menurutnya, jelang perhelatan Porprov XIV Jabar tahun 2022, KBB harus berprestasi dan mampu mengangkat nama daerah. Sebab sebagai tuan rumah tentunya harus sukses secara prestasi dan juga sukses sebagai penyelenggara.
Jika sebagai penyelenggara gagal, maka yang akan tercoreng adalah citra daerah di mata kabupaten/kota lain. Terlebih ini adalah untuk pertama kalinya Pemda KBB diberi kepercayaan oleh Pemprov Jabar untuk menjadi tuan rumah Porprov, setelah berdiri menjadi daerah otonomi di tahun 2007.
"KONI jangan merasa paling, Pemda KBB juga sama. Mari duduk bersama, tidak ada permasalahan yang tak dapat diselesaikan kalau kita dimusyawarahkan," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menilai, kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan maka cabor dan para atlet yang bakal jadi korban. Walaupun sampai saat ini pihaknya belum mengetahui jawaban dari Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan surat dari Plt Bupati Bandung Barat soal kesanggupan jadi tuan rumah Porprov.
Kendati begitu, lanjut dia, DPRD KBB, khususnya Komisi IV memastikan bakal mendukung sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk dukungan anggaran untuk menyukseskan tuan rumah Porprov. "Untuk teknis itu ranah Dispora, tapi untuk dukungan kebijakan anggaran kami pasti support," ucapnya. (*)