Komentar
 |
| Ilustrasi uang negara |
Jakarta - Realisasi belanja BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sepanjang 2022 mencapai Rp342,18 triliun.
Jumlah tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menyebut, hasil pengawasan BPKP mencatatkan kinerja BUMN cukup positif atas implementasi dari aksi afirmasi P3DN.
Pengawasan itu pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia optimis peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional,sebagaimana dikutip Okezone.com.
“Realisasi TKDN tahun 2022 di BUMN sebesar Rp189,27 triliun sedangkan realisasi belanja P3DN sebesar Rp342,18 triliun,” ujar Sally, Kamis (9/2/2023).
Menurutnya, angka yang besar itu butuh dikawal akuntabilitasnya.
Baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
"Dan yang paling penting, efektivitas programnya benar-benar bisa membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri," katanya.
Dalam mewujudkan kemandirian industri, dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang dan jasa untuk menyerap produk dalam negeri.
Untuk supply, BUMN selaku penyedia barang dan jasa yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.
Dirinya juga menjelaskan pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai kolaborasi dan sinergi dengan seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul dan memberikan masukan perbaikan kebijakan supaya program P3DN ini bisa lebih efektif.
Sementara itu, Sekretaris BUMN Susyanto mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal P3DN di BUMN. Untuk itu dirinya meminta kepada SPI BUMN untuk konsisten bersinergi dan berkolaborasi dengan BPKP untuk bersama-sama menjaga akuntabilitas P3DN di lingkup BUMN.
“Terima kasih dan apresiasi kepada BPKP yang telah bersama-sama dengan SPI Kementerian BUMN untuk mewujudkan afirmasi P3DN, dan kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPKP terus berlanjut,” pungkasnya.(*)