Komentar
 |
| Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe |
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe. Lukas merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
"Berdasarkan penetapan pengadilan tipikor, telah dilakukan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka LE selama 30 hari ke depan, sampai dengan 12 Mei 2023 di Rutan KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (17/4/2023), sebagaimana dikutip iNews.id.
KPK berkomitmen memaksimalkan pembuktian terkait kasus Lukas. Tujuannya agar Lukas dapat segera diadili dan mendapat hukuman setimpal.
"KPK tetap berkomitmen memaksimalkan pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka dimaksud sehingga bisa segera dibawa ke persidangan dan diuji di depan majelis hakim pengadilan tipikor," ujar Ali.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, Lukas juga dijerat dengan kasus tindak pidana pencucian uang.
Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka. Lukas ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Rijatono tersangka pemberi suap.
Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua.
KPK menduga Lukas juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah.(*)