Komentar |
| Menteri PUOOR Basuki soal IKN |
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa air baku dan air minum akan mulai mengalir ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli mendatang.
Menurut Menteri Basuki, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan Intake Sungai Sepaku dengan kapasitas 3.000 liter per detik telah selesai. Bendungan ini akan memenuhi kebutuhan air baku untuk IKN Nusantara.
"Bendungan Sepaku Semoi akan menyediakan air baku untuk kawasan IKN dengan kapasitas 2.000 liter per detik dan untuk Balikpapan sebesar 500 liter per detik," jelas Menteri Basuki dalam pernyataannya yang dirilis pada Minggu (16/6/2024).
Selain itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku sedang dalam proses untuk memenuhi kebutuhan air minum di IKN. SPAM ini mengandalkan intake dari Sungai Sepaku dan direncanakan melayani seluruh bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
SPAM ini terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum, Jaringan Distribusi Utama (JDU), dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).
"Pipa sudah tersambung sampai reservoir sepanjang 16 km. Nantinya dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dengan kapasitas 2 x 6.000 meter kubik," tambah Menteri Basuki.
Secara teknis, air baku akan dipompa dari unit intake ke IPA. Proses pengolahan dimulai dari unit aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air baku. Selanjutnya, air akan dialirkan ke unit koagulasi - flokulasi - sedimentasi (KFS), filtrasi, ozonisasi, dan Granular Activated Carbon (GAC).
Air yang telah memenuhi standar kualitas air minum (potable water) kemudian akan ditampung di Clearwell dan dipompa ke Reservoir Induk melalui jaringan pipa transmisi sepanjang 16 km.
"Air minum dari Reservoir Induk tersebut akan dialirkan secara gravitasi melalui jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) sepanjang 22 km ke daerah pelayanan secara bertahap," tambah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Rozali Indra Saputra.(BY)