Komentar |
| Kapolres Solsel AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara, saat diwawancarai persiapan HUT Bhayangkara diruang kerjanya. (Abg) |
Solsel, fajarsumbar.com - Kapolres Solok Selatan menggelar kegiatan sosial di tengah masyarakat dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-78. Ini sesuai dengan instruksi Kapolri agar seluruh Kapolres untuk terus menunjukan empati, peduli kepada masyarakat dan bangun silaturahmi yang baik.
"Mulai dari penyaluran daging sapi kurban, sembako, kesehatan gratis, penanaman pohon dan penyebaran bibit ikan. Kegiatan sosial ini kita laksanakan untuk menyambut HUT Bhayangkara ke-78 sesuai perintah Pak Kapolri dan pak Kapolda Sumbar. Bagaimana kita Polri terus membaur dengan masyarakat," kata Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara, Rabu (26/6/2024) di kantornya.
Kegiatan sosial Minggu kemarin yang sudah dilakukan Polres Solok Selatan yakni menyalurkan 1.000 paket daging sapi kurban kepada masyarakat, sebagai bentuk berbagi dengan sesama di dalam suasana Idul Adha 1445 hijriah tahun 2024.
Termasuk bantuan kesehatan kaum disabilitas secara gratis, kalau penyakitnya hanya membutuhkan pengobatan langsung diobati. Jika harus di rujuk Kapolres siap membantu biaya pengobatan selama perawatan di rumah sakit.
"Kesehatan kaum disabilitas ini menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian kita bersama, terutama kita di Polres Solok Selatan. Kita Polri harus peduli dan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan seperti disabilitas ini," ujarnya.
Arief Mukti menyampaikan, selain itu dalam waktu dekat ini Kapolres Solsel akan menanam bibit pohon untuk meningkatkan sumber daya alam masing-masing di Lima Kapolsek di Solok Selatan. Bibit pohon bernilai manfaat ini akan ditanam sebanyak 500 batang.
"Termasuk penyebaran bibit ikan di sejumlah daerah di Solsel dan azas manfaatnya akan dirasakan masyarakat untuk beberapa tahun ke depan.
HUT Bhayangkara ini dilaksanakan sesuai penetapan Pemerintah nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946 menjadi hari penting di mana pemerintah menetapkan untuk memperkuat kedudukan kepolisian di Indonesia. Melalui penetapan ini, kepolisian dapat setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan menteri. (Abg).