Kab. Solok, fajarsumbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Kamis (5/11/2026), di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Agenda diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 yang disampaikan oleh Yetti Aswati. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
APBD menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, pembahasan dilakukan melalui pencermatan dan penelaahan terhadap rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
DPRD berharap APBD Kabupaten Solok 2027 mampu menjadi landasan pembangunan yang berkualitas, berkeadilan, serta menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Solok.
Setelah penyampaian laporan hasil pembahasan, rapat dilanjutkan dengan persetujuan penetapan Ranperda APBD 2027 menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan berita acara oleh pihak terkait.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas Ranperda APBD 2027 secara intensif dan konstruktif.
Menurut Bupati, berbagai masukan, saran, dan rekomendasi DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD, pada prinsipnya Pemerintah Daerah menerima dan memberikan perhatian serius untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Jon Firman Pandu.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah, terutama Bapelitbang dan OPD terkait, agar mencermati serta menindaklanjuti setiap rekomendasi DPRD secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui program yang tepat sasaran dan memberikan hasil nyata.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 menjadi Perda, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan pembangunan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan. Masyarakat pun menantikan agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan publik. (def)
Komentar