![]() |
| Mahyeldi |
Padang, fajarsumbar.com - Kabar baik bagi para pekerja di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258. Ketetapan tersebut mengalami kenaikan 6,29 persen atau bertambah Rp200.303 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.182.955.
Besaran upah minimum terbaru itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, penyesuaian UMP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, penetapan kenaikan upah juga harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara tenaga kerja dan pelaku usaha.
"Melalui penetapan UMP ini, kita berharap kesejahteraan pekerja beserta keluarganya semakin meningkat. Di sisi lain, kemampuan dunia usaha juga perlu diperhatikan supaya kegiatan ekonomi dan peluang kerja tetap berkembang," kata Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, proses penentuan upah minimum harus mengedepankan prinsip keadilan serta mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Firdaus Firman menjelaskan, besaran UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dalam rapat pleno yang berlangsung Rabu (18/11/2026).
Pembahasan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, kalangan pengusaha, perwakilan serikat pekerja atau buruh, hingga akademisi. Seluruh pihak memberikan pertimbangan sebelum besaran kenaikan upah disepakati.
Firdaus menyebutkan, terdapat sejumlah indikator ekonomi yang menjadi dasar perhitungan UMP 2027. Di antaranya inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara cumulative to cumulative (c-to-c), serta penggunaan nilai alfa sebesar 0,7.
"Indikator ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut menjadi dasar dalam pembahasan kenaikan UMP. Prosesnya dilakukan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan agar keputusan yang diambil dapat memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus pengusaha," jelasnya.
Tidak hanya menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258. Besaran tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan upah minimum provinsi.
Rekomendasi upah sektoral itu berlaku untuk empat bidang usaha yang memiliki karakteristik pekerjaan tersendiri. Keempatnya meliputi perkebunan kelapa sawit dengan kode KBLI 01262, industri minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dengan KBLI 10431, industri minyak goreng kelapa sawit berkode KBLI 10437, serta pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dengan KBLI 35151.
Firdaus menerangkan, pemberlakuan upah minimum sektoral mempertimbangkan perbedaan karakteristik pekerjaan pada masing-masing bidang usaha. Faktor tingkat keahlian, risiko pekerjaan, beban kerja, serta kebutuhan tenaga dengan keterampilan khusus menjadi bagian dari pertimbangan tersebut.
Dengan ditetapkannya UMP dan rekomendasi UMSP 2027, Pemprov Sumbar berharap perlindungan terhadap tenaga kerja semakin kuat. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan perusahaan.
Pemerintah daerah optimistis penyesuaian upah tersebut dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.(adpsb/bud)
Komentar