Padang Panjang Terima Penghargaan TP2DD -->

IKLAN MGID ATAS

Padang Panjang Terima Penghargaan TP2DD

Jumat, 09 April 2021

 

Penghargaan TP2DD yang diterima Kota Padang Panjang.


Padang Panjang, fajarsumbar.com - Kota Padang Panjang mendapat penghargaan pemerintah daerah Keempat tercepat pelaksanaan pembentukan dan penandatanganan SK Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 


Penghargaan diserahkan Plh. Sekdaprov Sumbar, Ir. Benny Warlis, MM kepada wawako, Drs. Asrul pada puncak acara Festival Ekonomi  Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di aula Anggun Nan Tongga  BI Sumatra Barat, Jumat (9/4). 


Pada acara yang sama Pimpinan Cabang Bank Nagari Padang Panjang juga menerima penghargaan sebagai Inisiator Implementasi QRIS e-Retribusi Pasar Padang Panjang.


Gubernur melalui Plh. Sekdaprov menyampaikan, pihaknya sangat mendukung adanya penandatanganan SK TP2DD ini. 


"Ini akan menjadi tugas kita dalam menyosialisasikan agar lebih masif lagi. Sehingga penggunaan QRIS di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dan merata serta mampu mendongkrak perekonomian," katanya.


Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Wahyu Purnama A. mengatakan, BI memiliki tugas untuk menjaga kestabilan moneter, menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Seiiring mengikuti perkembangan zaman digitalisasi.  BI melakukan upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.


“Pelaksanaan FEKDI ini bertujuan mendorong implementasi keuangan daerah serta percepatan perluasan digitalisasi dan meningkatkan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta membentuk satgas TP2DD.


"Nanti, 19 kabupaten/kota akan menandatangani SK TP2DD dan ke depannya QRIS akan menjadi alat pembayaran nontunai, baik untuk retribusi pemerintah atau untuk pajak daerah dan lainnya," ujar Wahyu.


Dijelaskan pembentukan Satgas TP2DD ini dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang  dapat meningkatkan  transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.


"Semoga ini dapat membantu kepala daerah mendongkrak PAD-nya, baik pembayaran parkir, pajak dan lainnya. Semoga masyarakat telah membayar menggunakan barcode QRIS. Kami juga memberikan penghargaan kepada bank-bank pemerintah yang telah memperluas QRIS-nya untuk agen-agen seperti BNI, BRI, Mandiri. Sementara untuk Bank Nagari, kami memberikan apresiasi karena merupakan BPD kedua yang mendapat izin QRIS," sebutnya. (syam)