Komentar
 |
| DPR RI |
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, Sabtu 2 April 2022. BLT diberikan seiring melonjaknya harga minyak goreng.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar semua lembaga terkait bisa saling berkoordinasi dalam penyalurannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Terkait arahan Presiden, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar kepolisian benar-benar menjalankan pengawasan penyalurannya secara maksimal. Menurutnya, pembagian BLT ini sudah sangat mendesak, mengingat manfaat BLT yang akan langsung dirasakan oleh rakyat, sebagaimana dikutip Okezone.com.
"Kita lihat permasalahan minyak goreng ini sudah berlarut-larut, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahannya," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (4/4/2022).
"Kini, dengan adanya BLT, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit teringankan, dan saya meminta agar kepolisian benar-benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat,” imbuhnya.
Menurut politikus Partai NasDem ini, peran kepolisian dalam penyaluran BLT sangat diperlukan mengingat kapasitas dan kemampuan yang dimiliki kepolisian, sama halnya dengan peran TNI dan lembaga lainnya. Selain itu, jumlah personel Polri yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal.
"Tentunya bukan hanya Polri saja yang akan ikut mengawasi, ada TNI, Kemenkeu, dan lainnya. Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul-betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya,” ujarnya.
Sebab itu, pria yang digadang-gadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2024 ini berharap agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyalahgunaan pembagian BLT minyak goreng ini oleh oknum tertentu.
"Jadi saya harap jangan sampai terjadi penyelewengan atau pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu. Karenanya, BLT minyak goreng harus diawasi dengan ketat,” pungkas legislator asal Tanjung Priok ini. (*)